DPRD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Rabu, 28 Oktober 2026 di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., dan didampingi oleh Ketua DPRD, Aloysius, S.H., M.Si., bersama Wakil Ketua DPRD, H. Nofal Nofiendra, S.H.. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.I.P., M.Si., hadir dalam rapat paripurna ini sebagai pimpinan eksekutif.
Agenda didahului dengan penyampaian laporan Bapemperda Pembahas Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Ketua Bapemperda, Jeffray Edward, S.E., M.Si..
Ia sampaikan bahwa perubahan Perda ini perlu dilakukan sebagai upaya penyempurnaan substansi pengaturan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, serta dinamika pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Melalui perubahan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepentingan masyarakat, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Persetujuan terhadap Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan langsung oleh Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Fransiska Rustika, S.E., M.M..
Agenda dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Di akhir rapat paripurna Wakil Gubernur menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah. Ia sampaikan melalui perubahan Perda ini diharapkan dapat menjadi acuan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam identifikasi masalah, dasar hukum, serta arah pengaturan yang mendasari urgensi perubahan ini.
Sumber: Kalbar Prov
About the Author
