Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat serta petani lokal dalam mengelola lahan. Langkah strategis ini ditunjukkan melalui pembukaan kegiatan Pertemuan Konsultasi Publik Substansi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Novotel Hotel Pontianak ini diselenggarakan secara hibrida (hybrid), yaitu melalui tatap muka langsung serta ruang virtual via Zoom Meeting. Pendekatan ini dilakukan guna menjangkau partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dan instansi daerah.
Aturan Pelaksana Perda No. 1 Tahun 2022
Penyusunan Rapergub ini bukan tanpa alasan. Peraturan ini dirancang sebagai aturan pelaksana yang mengoperasionalkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Dengan hadirnya Rapergub ini, diharapkan terdapat juknis (petunjuk teknis) dan panduan operasional yang jelas, terukur, dan legal dalam menerapkan praktik perladangan tradisional tanpa mengabaikan aspek keselamatan lingkungan.
Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Konsultasi publik ini menjadi wadah dialog inklusif yang dihadiri oleh:
-
Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar.
-
Para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil (NGO), perwakilan masyarakat adat, hingga praktisi lingkungan.
Keterlibatan berbagai pihak ini dinilai krusial untuk menyerap aspirasi, masukan teknis, serta kondisi faktual yang dihadapi masyarakat adat dan petani tradisional di lapangan.
Menjaga Keseimbangan Tradisi dan Lingkungan
Tujuan utama dari diselenggarakannya konsultasi publik ini adalah untuk menciptakan keselarasan (harmony) antara dua hal penting: perlindungan kearifan lokal masyarakat adat/petani dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di tanah Kalimantan Barat.
Melalui formulasi regulasi yang matang, Pemprov Kalbar berharap kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam membuka lahan perladangan tetap dapat dilestarikan, sekaligus meminimalisasi risiko dampak lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat harus senantiasa berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak serta tradisi masyarakat lokal.
Sumber: Kalbar Prov
About the Author
